Gedung Kura-Kura

Gedung Kura-Kura , gedung para wakil rakyat Indonesia. Meskipun begitu saya tidak mengagendakan untuk kesana waktu ada di Jakarta *kecuali kalau ada panggilan aksi hehehe. Tapi saya akhirnya mengunjungi gedung MPR kemarin, bukan untuk tujuan aksi atau malah rekreasi seperti biasa🙂 . Hari Rabu (24/11) saya diajak mendengarkan rapat dengar pendapat mengenai RUU Keperawatan. Hal yang sangat penting mengingat UU ini kalau disahkan nantinya akan menjadi tonggak sejarah bagi perlindungan dan kemajuan profesi perawat di Indonesia. Semangat !!!.

Saya tidak akan menjelaskan banyak hal tentang RUU ini, kalau mau tau lebih banyak silahkan cari sumber lain hehehe.
Gedung MPR-DPR adalah kompleks gedung yang sangat luas, bangunan utama yang menjadi simbolnya adalah Gedung Kura-Kura. Ketika saya search di internet , maka didapatkanlah fakta-fakta menyejarah berikut ini :

1. Lokasi Gedung MPR di Jakarta Selatan (kalau dari Depok, jalur yang kami tempuh adalah naik KRL dari depok turun di Cawang, kemudian lanjutkeun dengan bis jurusan grogol, bilang aja turun gedung MPR🙂 ). Lengkapnya adalah sbb :
Komplek DPR/MPR tersebut masuk dalam wilayah Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gelora, sebelah selatan dengan Komplek Kantor Menteri Olahraga RI, Komplek Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Komplek Taman Ria Senayan, di sebelah timur berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto, dan Komplek Menteri Kehutanan di sebelah utaranya

2. Mulai dibangun pada tanggal 08 Maret 1965 , selesai 1 Februari 1983, dengan lika-liku sejarah selengkapnya :
Bertepatan dengan Perayaan Dasa Warsa Konferensi Asia-Afrika pada 19 April 1965 dipancangkanlah tiang pertama pembangunan proyek political venues di Komplek Senayan Jakarta. Rancangan Soejoedi Wirjoatmodjo Dpl Ing ditetapkan dan disahkan presiden pada 22 Februari 1965. Maketnya menampakkan seluruh bangunan komplek dan rancangan aslinya tampak keseluruhan saat dipandang dari Jembatan Semanggi. Ketika pembangunannya dilanjutkan oleh pemerintah Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, nuansa danau buatan tak tampak dan bangunan komplek terlihat ketika melewati Jalan Gatot Subroto. Ruang Arkada di bawah tanah ditiadakan dan luasnya menjadi 60 ha, dengan luas bangunan sekitar 80.000 m2.

3. Komplek DPR/MPR terdiri dari Gedung Utama (Nusantara) yang berbentuk kubah, Nusantara I atau Lokawirasabha setinggi 100 meter dengan 24 lantai, Nusantara II, Nusantara III, Nusantara IV, dan Nusantara V. Di tengah halaman terdapat air mancur dan “Elemen Elektrik”. Juga berdiri Gedung Sekretariat Jenderal dan sebuah Masjid. Atas amandemen Undang-undang Dasar 1945 (UUD’45), dalam Komplek DPR/MPR telah berdiri bangunan baru untuk kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD).


Gambaran Gedung Dari jauh dg Kamera Hp yg jauh🙂


mejeng di nusantara II


Giliran di Nusantara III

Melihat gedung MPR yang begitu megah, saya kira bisa jadi sarana rekreasi nih hehehe. Ternyata masuk ke komplek MPR bukan hal mudah. Di pintu gerbang kami akan ditanya penjaga untuk keperluan apa masuk komplek. Biasanya yang punya ID card-lah yang bebas keluar masuk komplek, Lha kami…punyanya kartu mahasiwa hehehe, sudah kami coba dengan memperlihatkan KTP tetap aja gak mempan (hehehehe). Akhirnya setelah merayu-rayu melobi dengan mengharu biru (sebenarnya kami sudah janjian dengann salah satu Bapak anggota Dewan, tapi karena massa yang datang mengkhawatirkan mereka, padahal cuman 18 orang , mereka khawatir memperbolehkan kami masuk). Dan Finally setelah 20 menit ngendon di kator Satpam dan merelakan tas kami di geledah ditengok-tengok, disini hal yang tidak boleh di bawa adalah poster2 bernada ancaman atau sindiran, dan segala macam poster lain, peralatan aksi, serta lambang2 organisasi tertentu🙂 . Nah setelah dipastikan isi tas kami steril dari hal-hal tersebut diatas, kamipun diijinkan melenggang menuju Nusantara II.

menunggu penggeledahan🙂

Setiba disana kami menuju ruang pengamat, tepatnya diatas ruang rapat sehingga kami bisa dengan leluasa mengamati jalannya rapat. Mungkin waktu itu karena bertepatan dengan nikahannya Anak Presiden, jadi para anggota Dewan pada menghadiri undangan, maka rapat dengar pendapat hanya diikuti oleh segelintir anggota Dewan (entahlah……)

Yang menjadi pembicara waktu itu adalah Prof Azrul Azwar (hormat saya untuk beliau🙂 ). Dan setelah usai sesi pertanyaan-dan menjawab maka rapat usailah sudah. Kami kira ni RUU sudah siap ditelurkan,ternyata perjalanannya masih panjang sudara-sudara. Yang kami ikuti adalah salah satu rutinitas birokrasi yang berbelit-belit. Nah RUU ini kapan gol-nya ?? jawaban Bapaknya adalah “ya..masih lama lah, kira-kira tunggu aja satu tahun lagi” What !!!!!! Kami sudah perjuangkan ini sudah bertahun-tahun yang lalu bapak-bapak …oh No !!!

Setelah dilihat-lihat dan dirunut ternyata memang rapat anggota dewan itu banyak macamnya, untuk menelurkan satu UU saja mereka harus melewati tahapan berikut :
Perencanaan
Perencanaan adalah proses dimana DPR dan Pemerintah menyusun rencana dan skala prioritas UU yang akan dibuat oleh DPR dalam suatu periode tertentu. Proses ini diwadahi oleh suatu program yang bernama Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada tahun 2000, Prolegnas merupakan bagian dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang dituangkan dalam bentuk UU, yaitu UU No. 20 Tahun 2000. Dalam UU PPP, perencanaan juga diwadahi dalam Prolegnas, hanya saja belum diatur lebih lanjut akan dituangkan dalam bentuk apa. Sedangkan ketentuan tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegnas diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Penyusunan RUU
Penyusunan RUU dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, disebut sebagai pemrakarsa, yang mengajukan usul penyusunan RUU. Penyusunan RUU dilakukan oleh pemrakarsa berdasarkan Prolegnas. Namun, dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin prakarsa kepada presiden. Pengajuan permohonan ijin prakarsa ini disertai dengan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan UU yang meliputi (i). urgensi dan tujuan penyusunan, (ii). sasaran yang ingin diwujudkan, (iii). pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan (iv). jangkauan serta arah pengaturan.
Sementara itu, Perpres No. 68/2005 menetapkan keadaan tertentu yang memungkinkan pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnas yaitu (a). menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; (b). meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; (c). melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; (d). mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam; atau (e). keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DPR dan menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan.
Dalam hal RUU yang akan disusun masuk dalam Prolegnas maka penyusunannya tidak memerlukan persetujuan ijin prakarsa dari presiden. Pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur. Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh pemrakarsa bersama –sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. Saat ini departemen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diidang peraturan perundang-undangan adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham). Selanjutnya, pelaksanaan penyusunan naskah akademik dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian.

Penyampaian RUU Kepada DPR
RUU yang telah disetujui oleh Presiden disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Proses ini diawali dengan penyampaian surat presiden yang disiapkan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada pimpinan DPR guna menyampaikan RUU disertai dengan keterangan pemerintah mengenai RUU yang dimaksud.

Pembahasan RUU
Pembahasan RUU terdiri dari dua tingkat pembicaraan, tingkat pertama dalam rapat komisi, rapat Baleg ataupun Pansus. Sedangkan pembahasan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR.
Pembicaraan tingkat satu dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
1. Pandangan fraksi-fraksi atau pandangan fraksi-fraksi dan DPD apabila RUU berkaitan dengan kewenangan DPD. Hal ini bila RUU berasal dari presiden. Sedangkan bila RUU berasal dari DPR, pembicaraan tingkat satu didahului dengan pandangan dan pendapat presiden atau pandangan presiden dan DPD dalam hal RUU berhubungan dengan kewenangan DPD.
2. Tanggapan presiden atas pandangan fraksi atau tanggapan pimpinan alat kelengkapan DPR atas pandangan presiden.
3. Pembahasan RUU oleh DPR dan presiden berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Dalam pembicaraan tingkat satu dapat juga dilakukan:
a. Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU)
b. Mengundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi RUU berhubungan dengan lembaga negara lain
c. Diadakan rapat intern
Pembicaraan dua, adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh
a. laporan hasil pembicaraan tingkat I
b. pendapat akhir fraksi
c. pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Perpes No. 68/2005 mengatur bahwa Pendapat akhir pemerintah dalam pembahasan RUU di DPR disampaikan oleh menteri yang mewakili presiden setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada presiden.

Selama pembahasan RUU di DPR, menteri yang mewakili presiden wajib melaporkan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kepada presiden untuk memperoleh keputusan dan arahan. Apabila terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah RUU maka menteri yang terlibat dalam pembahasan wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada presiden disertai dengan saran pemecahan untuk memperoleh keputusan.
Menteri yang ditugasi membahas RUU di DPR segera melaporkan RUU telah disetujui atau tidak disetujui oleh DPR. Selanjutnya apabila RUU tersebut tidak mendapat persetujuan bersama presiden dan DPR maka RUU tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.
Setelah disetujui dalam rapat paripurna, sebuah RUU akan dikirimkan kepada Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh presiden, diberi nomor dan diundangkan.

http://wong168.wordpress.com/2011/09/20/bangunan-peninggalan-orde-lama/

Maka rapat yang kami ikuti kalau berdasarkan sumber diatas adalah pembicaraan tingkat 1, tapi … kalau yang hadir hanya segelintir,maka yang mendapat penjelasan juga hanya segelintir, lalu yang lain ?? apakah yang lain juga akan paham ketika nanti membahasnya di tingkat selanjutnya ??? Hmmm….. jadi ikutan pusing memikirkan para anggota dewan

Kesimpulan :
Jadi kalau RUU Keperawatan masih ada dalam pembicaraan tingkat satu, maka masih panjang bentangan jalan untukmu wahai UU ….. semoga mereka tidak lupa ketika membahasnya lagi, dan yang tidak hadir bisa bertanya kepada yang hadir (halah ….)
Tapi…semoga RUU Keperawatan goal dengan indah, aamiin 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s